MENYUSUL keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang secara sepihak mengakui Jerusalem sebagai Ibukota Israel, Presiden RI Joko Widodo bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan langsung melakukan koordinasi. Tujuannya, guna memelopori penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk membahas keputusan kontroversial Trump tadi serta eskalasi konflik Palestina-Israel pasca-keputusan ‘konyol’Trump.
KTT Luar Biasa OKI ini digelar di Istanbul-Turki 13-14 Desember 2017, dihadiri banyak pemimpin dari 59 negara anggota OKI. KTT Luar Biasa ini adalah yang kedua diselenggarakan OKI dalam rentang waktu dua tahun terakhir. Tanggal 6-7 April 2016 OKI menggelar KTT Luar Biasa di Jakarta, menghasilkan Deklarasi Dukungan OKI untuk Palestina. Walaupun esensi tujuan dua KTT Luar Biasa ini sama-sama untuk membantu Palestina, namun KTT Istanbul sekarang tampak memikul (beban) tanggung jawab lebih berat. Pasalnya, target tujuan yang hendak dicapai adalah merumuskan kesepakatan bulat dan allout seluruh anggota OKI guna mempressure Trump agar Presiden AS itu menganulir pengakuan sepihak Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Upaya mencapai target tujuan itu tentu bukanlah perkara/pekerjaan gampang.
Langkah Konkrit
Upaya sekadar menyepakati sebuah resolusi ataupun deklarasi yang secara verbal-formal mengecam dan mengutuk keputusan sepihak Trump barangkali tidak akan menemui kesulitan berarti. Seluruh anggota OKI akan solid menyepakatinya. Namun, tekanan diplomatik melalui resolusi ataupun deklarasi kecaman/kutukan dipastikan tak akan sanggup membuat Trump berubah pikiran untuk membatalkan keputusan ‘konyol’tersebut. Trump tentu mempertimbangkan status AS sebagai negara superpower dan hegemonik secara global, dan berpikiran tak boleh lemah apalagi kalah oleh tekanan politik sekelompok negara level medium semisal OKI. Di forum PBB saja AS selalu sanggup bertahan dengan ego dan keangkuhan nasionalnya saat membela/melindungi kepentingan Israel dari pressure lebih dari 190 negara anggota.
Di luar itu, obsesi pikiran Trump tampil beda dari tiga presiden sebelumnya (Bill Clinton, George Bush, dan Barack Obama) : berani mengimplementasikan Undang-Undang 1995 tentang (Rencana) Pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel serta Pemindahan Kedutaan Besar (Kedubes) AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, tampak terlalu kuat. Dengan demikian, resolusi maupun deklarasi kecaman/kutukan terhadap keputusan kontroversial Trump tadi dikhawatirkan tidak akan efektif.
Karenanya, segenap anggota OKI dalam KTT Istanbul sekarang dituntut sanggup merumuskan kesepakatan bersama untuk benar-benar kompak menempuh langkah-langkah konkrit. Misalnya memboikot produk-produk AS atau melancarkan embargo minyak dan gas bumi terhadap Negeri Paman Sam. Pertanyaannya, apakah segenap anggota OKI akan sepakat bulat menempuh langkah-langkah konkrit seperti itu hingga memaksa Trump menganulir pengakuan sepihak Yerusalem sebagai Ibukota Israel dan membatalkan rencana memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusaalem?
Pengaruh Serius
Kita berharap segenap anggota OKI kompak sepakat menempuh langkah-langkah konkrit seperti itu. Meski, berdasarkan bukti empirik selama 48 tahun (sejarah) perjalanan OKI (resmi dibentuk 1/9/1969, merespons pembakaran Masjidil Aqsa di Yerusalem oleh ekstremis Yahudi 18/8/1969) hanya sekali OKI benar-benar solid menempuh langkah konkrit menghadapi AS bersama sekutunya,. Yaitu saat Perang ArabIsrael Keempat tahun 1973, di mana negera-negara Timur Tengah dan negara-negara berkembang umumnya (termasuk OKI) melancarkan embargo minyak terhadap AS dan sekutu-sekutunya. Langkah ini efektif meredam agresivitas pasukan Israel yang diback-up AS. Sehingga militer Negeri Zionis itu tidak memperluas aneksasinya atas wilayah-wilayah Arab, meski langkah tersebut berandil atas resesi ekonomi dunia periode itu.
