Masih ada waktu bagi Pemerintah untuk mengubah rencana pemindahan ibukota secara bedhol desa. Pemerintah tetaplah berkonsentrasi membangun infrastruktur transportasi seperti jalan tol dan jalan raya, kalau perlu dengan pembukaan jalan-jalan baru, termasuk di Pulau Jawa. Juga pelabuhan udara, pelabuhan kapal, jalan kereta api, dan sebagainya. Dengan anggaran pembangunan infrastruktur yang sekitar Rp 300an triliun saat ini saja Pemerintah sudah terbebani sangat berat, apalagi dengan pemindahan ibukota yang akan mencapai ratusan triliun, pasti akan lebih memberatkan lagi. Dan apakah kalau ibukota dipindah, di lokasi yang baru nanti dijamin tidak terjadi kemacetan?
(Dr Wing Wahyu Winarno MAFIS CA Ak. Dosen STIE YKPN Yogyakarta dan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang DIY. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 24 Juli 2017)