ADA yang spesial dari sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1) silam. Bukan topik dan kebijakan yang dibahas di dalam rapat, melainkan sajian makanan yang disiapkan. Jokowi sengaja mendatangkan makanan dari pedagang kaki lima sebagai menu makan siang para menteri dan kepala lembaga yang hadir. Terdapat beberapa menu seperti nasi goreng, bakso, dan tauge goreng.
Agus Dermawan T dalam artikelnya berjudul Kuliner (Politik) Istana Presiden (2015) menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Bagi Agus Dermawan, makanan tidak hanya mempresentasikan rasa, karakter, sejarah, sosial, namun juga politik dan strategi kultural. Dengan demikian, makanan memiliki peran penting dalam upaya memecahkan kebekuan formal yang ada. Lewat makanan kita seringkali dapat melihat tawa dan kehangatan sebuah hubungan. Hal demikian belum tentu dapat kita jumpai pada acara-acara resmi yang kaku dan birokratif. Lewat makanan, kebekuan dalam acara formal berubah menjadi perbincangan dari ‘hati ke hati’.
Mengatur Suasana Hati
Makanan adalah jembatan yang menghubungkan manusia lintas batas budaya. Beberapa psikolog dari University College Cork, Irlandia, menyatakan bahwa makanan berperan penting dalam mengatur suasana hati. Makanan yang lezat dan berbudaya memiliki andil dalam menghasilkan keputusan menguntungkan dalam sebuah diplomasi (Rini Agustina, 2015). Oleh karena itu peristiwa makan merupakan sarana penting dalam mencairkan ketegangan antar pejabat dan kepala negara.
Setiap presiden di negara ini memiliki selera dan menu masakan yang berbeda. Dalam beberapa pidatonya, Soekarno menggunakan nama makanan sebagai idiom dalam menyampaikan gagasan kebangsaan. Ia pernah berkata ‘lebih baik makan gaplek tapi merdeka, daripada makan bistik tapi budak’. Makanan bernuansa politis, harapan, doa, mimpi dan cita-cita. Sementara pada pemerintahan Soeharto, makanan-makanan lokal di Indonesia mulai dihidangkan dan menjadi menu pilihan utama di istana. Seringkali penguasa Orde Baru itu mendatangkan tengkleng dan tongseng, makanan khas Solo, sekaligus bersama penjualnya (bu Sadiyem) ke istana. Makanan rakyat dirasa begitu menggoda lidah. Nampaknya, tradisi mempertahankan makanan lokal juga dielaborasi lebih baik oleh Jokowi.
Beberapa kali ia mengajak tamu dan para wartawan yang meliputnya untuk makan bersama. Uniknya, makanan yang dipilihnya justru tidak berbau restoran mewah dan mahal. Soto, kare, nasi goreng, bakso, pecel, tengkleng, sate, gule adalah menu pilihan utama. Kisah Jokowi sekaligus menjadi ajang promosi terhadap makanan lokal yang selama ini terpinggirkan oleh makanan ala Barat. Lihatlah acara masak-memasak di televisi kita misalnya, hampir semua kontestan merasa kesulitan jika ditantang memasak makanan khas Nusantara. Mereka lebih percaya diri jika memasak makanan ala Eropa maupun Amerika. Hal ini pernah disinggung oleh Renald Khasali (2014) yang menyatakan bahwa makanan Nusantara di hotel bintang empat dan lima Indonesia kebanyakan berasa hambar.
Diplomasi Makanan
Makanan sebagai diplomasi. Pepatah Jawa yang mengatakan ‘pamali jika makan sambil bicara’, dalam konteks ini seolah menjadi tak berlaku lagi. Justru seringkali pembicaraan serta keputusan penting dilakukan dan diambil saat mulut sedang mengunyah penuh makanan. Tidak adalagi perbedaan, rasa curiga, kasta dan kelas sosial. Di hadapan makanan, semua menjadi setara. Masalah berat menjadi nampak ringan dan sepele.
