Pastikan bahwa semua target dan sasaran itu dapat tercapai dan dapat meningkat dari waktu ke waktu. Semua proses yang dilakukan dalam organisasi (SKPD) tersebut harus transparan. Bila perlu dan memiliki infrastruktur yang baik, gunakan jaringan yang dapat dipantau seluruh lapisan masyarakat.
Penilaian kinerja organisasi, unit, dan individu juga harus dilakukan secara terbuka, sehingga semua pihak dapat mengetahui mana yang pantas dipromosikan, dan mana yang harus dibina karena belum memenuhi target atau sasaran yang ada dalam KPI. Bila hal ini telah dilakukan, niscaya suap-menyuap atau jual beli jabatan tidak mempunyai tempat di wilayah NKRI yang kita cintai ini.
(Dr D Wahyu Ariani SE MT. Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta, dosen FE UK Maranatha Bandung, dan peneliti INSPECT Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 4 Januari 2017)
