Mencermati kondisi tersebut, sesungguhnya diperlukan kerja sama dari berbagai kementerian untuk menyajikan data yang sebenar-benarnya sesuai kondisi di lapangan. Penyimpangan data yang diberikan akan memberikan bias informasi bagi berbagai pihak untuk mengambil kebijakan, yang tentunya akan sangat merugikan bagi semua pihak, terutama masyarakat yang terdampak.
BPS dengan dukungan Presiden tentunya, perlu mendorong berbagai kementerian agar mampu mendukung tugasnya sebagai penyedia data dan informasi yang terpercaya. Dengan mengutip judul lagu, BPS mungkin perlu mengkampanyekan slogan: jangan ada dusta diantara kita.
(Dwi Ardianta Kurniawan ST MSc. Pengajar Statistika dan Ekonometrika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 1 September 2016)
