Pada akhirnya kebijakan rokok memang selalu dilematis dan menyulut perdebatan. Dalam hal naiknya harga rokok, pemerintah merupakan pihak yang paling diuntungkan. Maka mampukah pemerintah membagikan porsi keuntungan yang adil, termasuk kepada para petani tembakau dan buruh rokok yang selama ini digaji rendah?
Di luar perdebatan itu sebenarnya pemerintah dapat melakukan mekanisme lain untuk menaikkan harga rokok, tentunya dengan mekanisme yang lebih ramah kepada petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Pertama, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan perusahaan rokok untuk memberikan gaji lebih tinggi. Kedua pemerintah memperkuat posisi tawar petani tembakau sehingga mereka tidak dapat ditekan untuk menjual tembakau dengan harga rendah.
Dengan dua mekanisme ini biaya produksi rokok akan naik dengan sendirinya. Dan harga rokok akan ikut, petani dan buruh rokok turut sejahtera. Sekali dayung dua tiga pulau terlampaui.
(M Riza Wahyu Pratama. Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM, asal Temanggung. Artikel ini tertulis di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 23 Agustus 2016)
